Transparansi Pengadaan Radar Bag4

Ini terutama karena lembaga-lembaga pertahanan kurang transparan. Pemerintah perlu menengok, misalnya, ke Korea Selatan, negara yang oleh Transparency International digolongkan ke kelompok C atau kategori korupsi berisiko sedang. Negeri ginseng itu berusaha membuat lembaga pertahanannya lebih transparan dengan menyusun mekanisme audit rutin. Audit dilakukan oleh Bureau of Audit and Investigation, semacam BPK. Mereka juga punya AntiCorruption and Civil Rights Commission, semacam KPK, yang memiliki divisi khusus antikorupsi di lembaga pertahanan.

Melibatkan lembaga audit dan pengawasan perlu. Sebab, menangani masalah korupsi di lembaga pertahanan bukanlah tindakan haram. Sudah saatnya TNI lebih terbuka. TNI tak boleh terus-menerus berlindung di balik kerahasiaan militer. Dalih ini hanya akan menjadi ladang subur bagi para koruptor dan agen pedagang senjata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *