OMPONG JAKSA KARENA JOKO TJANDRA

OMPONG JAKSA KARENA JOKO TJANDRA

ENAM tahun menjadi buron Kejaksaan Agung, Joko Soegiarto Tjandra tak berhenti melawan. Melalui istrinya, Anna Boentaran, terpidana korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali ini menggugat wewenang Korps Adhyaksa mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Perlawanan itu pun sukses memereteli wewenang jaksa. Anna mengajukan uji materi Pasal 263 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ke Mahkamah Konstitusi pada awal Januari lalu.

Pengacara Anna, Muhammad Ainul Syamsu, mengatakan Kejaksaan Agung semenamena menafsirkan pasal tersebut. ”Sudah jelas hanya keluarga atau ahli waris yang bisa mengajukan permohonan peninjauan kembali,” kata Ainul, Selasa pekan lalu. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Anna, Kamis dua pekan lalu. Majelis hakim konstitusi menegaskan dua hal. Pertama, peninjauan kembali hanya dapat diminta oleh terpidana atau ahli warisnya. Kedua, upaya hukum luar biasa itu tidak bisa diajukan untuk putusan bebas dari dakwaan atau lepas dari tuntutan. Tanpa diuji materi sekalipun, Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebenarnya menyatakan peninjauan kembali merupakan hak terpidana dan ahli warisnya.

Penyimpangan atas pasal ini pertama kali terjadi pada 1996, ketika jaksa mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam perkara Muchtar Pakpahan. Kala itu, jaksa tak puas atas putusan hakim kasasi yang membebaskan Muchtar dari dakwaan menghasut buruh. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan jaksa dan menghukum Muchtar empat tahun penjara. Sejak itu, jaksa belasan kali mengajukan permohonan peninjauan kembali. Lima di antaranya dikabulkan.

Kejaksaan Agung mulai mengusut skandal pengalihan hak tagih Bank Bali senilai Rp 904 miliar pada September 1999. Setahun kemudian, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Joko Tjandra tak bersalah karena perkara ini seharusnya masuk ranah perdata. Pada 2001, jaksa mengajukan permohonan kasasi. Namun Mahkamah Agung menguatkan putusan pengadilan negeri. Delapan tahun kemudian, Kejaksaan Agung mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan alasan menemukan bukti baru. Kali ini Mahkamah Agung menerimanya.

Joko Tjandra divonis dua tahun penjara dan didenda Rp 15 juta. Namun putusan tak bisa dieksekusi karena bos Mulia Group itu kabur dengan jet pribadi ke Papua Nugini sehari sebelum hakim kasasi membuat putusan. Joko Tjandra mendapat status kewarganegaraan di negara tersebut. Menurut Ainul, putusan Mahkamah Konstitusi akan berguna bagi kliennya. ”Bisa dijadikan novum jika kami mengajukan permohonan peninjauan kembali,” ujarnya. Namun Ainul belum memastikan apakah mereka akan mengambil langkah hukum tersebut.

”Masih dibicarakan.” Sebelumnya, Joko Tjandra pernah mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali yang diajukan jaksa. Namun upaya ”PK atas PK” itu ditolak Mahkamah Agung. Ainul membaca peluang baru karena Mahkamah Konstitusi, pada Maret 2014, memutuskan bahwa peninjauan kembali dalam perkara pidana bisa dilakukan berkali-kali—sepanjang terpidana bisa mengajukan bukti baru (novum). Meski demikian, Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat edaran bahwa peninjauan kembali hanya bisa dilakukan sekali.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *